Tesis

Pelabelan Mayat dalam Menjaga Keaslian Barang Bukti Tindak Pidana dan Konsekuensi Hukumnya = The Role of Applying Corpse Tag in Maintaining the Authenticity of Criminal Evidence and Its Legal Consequences.

Pelabelan mayat merupakan salah satu upaya menjaga chain of custody, yaitu menjaga identitas dan keamanan barang bukti. Ketentuan pelabelan mayat diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat 3 Instruksi Kapolri tahun 1975, namun keduanya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan pelabelan mayat dan konsekuensi hukumnya bagi pihak yang terlibat dalam pemberian label mayat. Desain penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 3 orang penyidik dan 3 orang dosen hukum acara pidana, kemudian dilakukan analisis isi dengan memilih data yang bermakna, klasifikasi terhadap data terpilih, dan membuat struktur hubungan antar kategori. Hasil penelitian didapatkan walaupun penyidik mengetahui adanya aturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan label mayat, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang mengatur. Ketidakpatuhan ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan kewaspadaan mengenai masalah yang dapat timbul terkait ketidaksesuaian label mayat. Pelabelan mayat yang tidak sesuai standar ini dapat berdampak terhadap keaslian rantai barang bukti, ketidakpastian hukum, dan gugurnya alat bukti karena adanya kecacatan aspek formil.
Kata kunci: label mayat, KUHAP pasal 133 ayat 3, chain of custody


Corpse tag constitutes a critical measure in preserving the chain of custody, ensuring the integrity and security of forensic evidence. Regulatory provisions governing corpse tag are outlined in Article 133 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Chief of Police Instruction of 1975; however, discrepancies exist between the two frameworks. This study aims to examine the practical implementation of corpse tag procedures and to analyze the legal implications for those involved in the labeling process. Employing a qualitative phenomenological approach, the study involved in-depth interviews with three criminal investigators and three lecturers in criminal procedural law. The data were analyzed using content analysis techniques, involving the identification of significant statements, categorization of key themes, and construction of relationships among conceptual categories. The findings reveal that, despite awareness among investigators regarding the existence of statutory regulations on corpse tag, instances of non-compliance persist in practice. This non-compliance is primarily attributed to a lack of awareness and vigilance concerning the potential consequences of labeling discrepancies. Failure to adhere to standardized labeling procedures may compromise the authenticity of the chain of evidence, contribute to legal uncertainty, and render the evidence inadmissible due to formal procedural defects.
Keywords: corpse tag, Article 133 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), chain of custody