Tesis

Implementasi peraturan perundang-undangan dalam gerakan masyarakat hidup sehat di DKI Jakarta.

Saat ini Indonesia mengalami perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM) salah satunya penyakit kanker yang berdampak membengkaknya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, serta menurunnya produktivitas masyarakat dan daya saing negara, sehingga akan berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan yang sistematis dan terencana agar tujuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dapat tercapai sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang pedoman pelaksanannnya diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 161 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis efektivitas perundang-undangan tentang GERMAS dilaksanakan dengan metode yuridis normative, sedangan desain cross sectional digunakan untuk menilai implementasi pelaksanaan GERMAS. Sebanyak 102 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dianalisis melalui kuesioner yang sudah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan GERMAS adalah valid namun tidak efektif menurut Teori Hans Kalsen. Sedangkan hasil analisis implementasi perundang-undangan GERMAS di DKI Jakarta masih belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci : GERMAS, penyakit tidak menular (PTM), perilaku hidup sehat


Currently, Indonesia is experiencing a change in disease patterns from communicable diseases to non-communicable diseases (NCDs), one of which is cancer, which has an impact on increasing health service costs borne by the community and the government, as well as decreasing community productivity and the country's competitiveness, which will have an impact on socio-economic conditions. public. So systematic and planned behavioral changes and environmental improvements are needed so that the goals of the Healthy Living Community Movement (GERMAS) can be achieved in accordance with the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 2017 concerning the Healthy Living Community Movement, the implementation guidelines of which are regulated in the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of Division National Development Planning of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017, and Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 161 of 2019. The aim of this research is to analyze the effectiveness and implementation of these laws and regulations. Analysis of the effectiveness of legislation regarding GERMAS was carried out using normative juridical methods, while a cross sectional design was used to assess the implementation of GERMAS. A total of 102 respondents who met the inclusion and exclusion criteria were analyzed through a questionnaire that had been tested for validity and reliability. The results of this research show that GERMAS legislation is valid but not effective according to Hans Kalsen's theory. Meanwhile, the results of the analysis of the implementation of GERMAS legislation in DKI Jakarta are still not going well.
Keywords : GERMAS, non-communicable diseases (NCDs), healthy living behavior0